Kampanye Negatif dari Negara Barat Jadi Hambatan Utama Industri Kelapa Sawit
https://www.jakartaforum.web.id/2016/12/kampanye-negatif-dari-negara-barat-jadi.html
Jakarta -Kampanye Negatif dari Negara Barat Jadi Hambatan Utama Industri Kelapa Sawit. Diperlukan Kerja Sama Seluruh Stakeholder untuk Menjaga Citra Kelapa Sawit.
Industri kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam 15 waktu tahun terakhir. Hal tersebut didorong permintaan global yang terus meningkat. Namun, tantangan dan hambatan juga makin meningkat seiring dengan peningkatan prestasi tersebut. Salah satunya kampanye negatif negara-negara barat melalui isu lingkungan seperti deforestasi,
Dalam Seminar “Strategi Memperkuat Positioning dan Image Industri Sawit Indonesia di Dunia Internasional” yang diselenggarakan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB), Selasa (6/12), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Joko Supriyono, menjelaskan bahwa kelapa sawit Indonesia masih menjadi penguasa pasar global terhadap pasar minyak nabati dunia.
Dalam Seminar “Strategi Memperkuat Positioning dan Image Industri Sawit Indonesia di Dunia Internasional” yang diselenggarakan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB), Selasa (6/12), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Joko Supriyono, menjelaskan bahwa kelapa sawit Indonesia masih menjadi penguasa pasar global terhadap pasar minyak nabati dunia.
Hingga saat ini, market share-nya mencapai 20,9%, meningkat 4,9% jika dibandingkan tahun 1990-an sehingga mulai mengancam minyak kedelai. Itulah mengapa, kelapa sawit diserang habis-habisan oleh negara-negara penghasil kedelai, kanola, dan bunga matahari seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa terutama melalui isu lingkungan.
Padahal, berdasarkan data yang diungkapkan GAPKI, apabila dunia menggantungkan kebutuhannya pada minyak kedelai, hal itu membutuhkan deforestasi atau pembukaan lahan hutan hingga 115 juta hektar pada 2025. Disusul biji bunga matahari yang mencapai 84 juta hektar.
“Jika ada isu deforestasi, sebenarnya justru minyak kedelai yang membutuhkan pembukaan lahan paling besar. Jika dihitung-hitung mencapai 115 juta hektar pada 2025,” ujar Joko. “Sedangkan kelapa sawit itu hanya membutuhkan 15,2 juta hektar pada tahun yang sama. Artinya, justru kelapa sawit lah yang punya bargaining position untuk memenuhi kebutuhan dunia.”
Joko menambahkan bahwa negara-negara barat memiliki kepentingan untuk melindungi komoditas nasionalnya. Isu deforestasi dan lingkungan pada dasarnya hanya untuk menutupi kepentingan ekonomi antar-negara. Apabila Indonesia melakukan moratorium kelapa sawit sudah pasti akan kehilangan market share di pasar global sehingga menguntungkan negara-negara penghasil kedelai dan kanola.
“Kelapa sawit hanya ada di negara tropis. Negara barat tidak bisa menghasilkan itu. Lama-lama bisa tergerus oleh komoditas kita dan bayangkan berapa besar angka pengangguran yang mereka punya,” tambahnya. “Itulah mengapa, mereka mati-matian melindungi komoditasnya itu. Makanya mereka terus menyerang kelapa sawit melalui isu lingkungan. Padahal soal deforestasi, emisi GHG, dan HAM ini hanya untuk membalut kepentingan ekonomi saja.”
Joko menjelaskan bahwa kampanye negatif sudah masuk ke dalam supply chain industri kelapa sawit. Banyak LSM yang menyerang buyer yang memiliki brand global dan dikenal publik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut takut memiliki citra buruk di masyarakat sehingga mereka menekan para supplier-nya, yakni para perusahaan kelapa sawit nasional.
“Kita ini kurang percaya diri untuk menghadapi tekanan global. Apabila ISPO tidak diakui tak masalah, kita bisa berjuang sendiri dan tak perlu sibuk melakukan counter pada kampanye negatif tersebut,” kata Joko. “Jika memang banyak buyer dari barat itu menekan kita, kita perlu pikirkan untuk cari buyer lain entah dari India atau Cina. Pasar Eropa itu tak seberapa, tapi rewelnya bukan main.”
Sepedapat dengan Joko, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud, mengatakan bahwa semua pihak harus bersatu untuk bersama-sama menaikkan citra kelapa sawit yang telah komoditas unggulan dan bisa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Kita memang harus memperkuat ISPO untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia memperhatikan isu lingkungan,” ujar Musdalifah. “Masalahnya saat ini banyak teman-teman kita (LSM) yang malah menjelek-jelekan komoditas kita sendiri dengan kampanye negatifnya. Jika memang ada masalah lingkungan harusnya bisa melaporkannya langsung kepada pihak yang bersangkutan.”
Musdalifah kemudian menambahkan bahwa pemerintah memang harus menindak tegas beberapa LSM yang kerap melakukan kampanye negatif dengan membuat aturan dan standarisasi yang tak sesuai dengan ketentuan pemerintah serta memaksakannya kepada pengusaha kelapa sawit. “Itulah kenapa LSM-LSM semacam itu perlu diaudit dan di-review kembali. Mungkin itu ranahnya Kemenkumham.”
Tuntutan Pemakaian HCS
Selain kampanye hitam, negara-negara barat juga kerap membuat standarisasi yang tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia. Seperti contohnya pemakaian kajian High Carbon Stock (HCS) yang belakangan ini sedang marak di perusahaan-perusahaan perkayuan dan kelapa sawit.
“High Carbon Stock sekarang jadi sebuah syarat. Ini belum ditentukan di Indonesia, tetapi LSM ada yang langsung menetapkan angka 35%. Padahal kondisi alam Indonesia hanya bisa minimal 75-80%,” kata Prof. Nyoto Santoso, Pengamat Kehutanan IPB. “Jika kita ikut standar luar yang berupa 35%, maka habis lah kita. Hutan di Papua tidak akan bisa dimanfaatkan dan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk membangun daerahnya. Apa kita mau daerah Papua tetap dibiarkan begitu saja tanpa kemajuan?”
Lebih lanjut, Nyoto menambahkan, “Oleh karena itu diperlukan penguatan pada ISPO. Kita harus perkaya isinya, tutup lubang-lubang yang kurang. Jika memang diperlukan HCS, maka pemerintah juga harus buatkan aturannya dan kita semua satu suara.” (Ray/Fix/JF)
Joko menambahkan bahwa negara-negara barat memiliki kepentingan untuk melindungi komoditas nasionalnya. Isu deforestasi dan lingkungan pada dasarnya hanya untuk menutupi kepentingan ekonomi antar-negara. Apabila Indonesia melakukan moratorium kelapa sawit sudah pasti akan kehilangan market share di pasar global sehingga menguntungkan negara-negara penghasil kedelai dan kanola.
“Kelapa sawit hanya ada di negara tropis. Negara barat tidak bisa menghasilkan itu. Lama-lama bisa tergerus oleh komoditas kita dan bayangkan berapa besar angka pengangguran yang mereka punya,” tambahnya. “Itulah mengapa, mereka mati-matian melindungi komoditasnya itu. Makanya mereka terus menyerang kelapa sawit melalui isu lingkungan. Padahal soal deforestasi, emisi GHG, dan HAM ini hanya untuk membalut kepentingan ekonomi saja.”
Joko menjelaskan bahwa kampanye negatif sudah masuk ke dalam supply chain industri kelapa sawit. Banyak LSM yang menyerang buyer yang memiliki brand global dan dikenal publik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut takut memiliki citra buruk di masyarakat sehingga mereka menekan para supplier-nya, yakni para perusahaan kelapa sawit nasional.
“Kita ini kurang percaya diri untuk menghadapi tekanan global. Apabila ISPO tidak diakui tak masalah, kita bisa berjuang sendiri dan tak perlu sibuk melakukan counter pada kampanye negatif tersebut,” kata Joko. “Jika memang banyak buyer dari barat itu menekan kita, kita perlu pikirkan untuk cari buyer lain entah dari India atau Cina. Pasar Eropa itu tak seberapa, tapi rewelnya bukan main.”
Sepedapat dengan Joko, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud, mengatakan bahwa semua pihak harus bersatu untuk bersama-sama menaikkan citra kelapa sawit yang telah komoditas unggulan dan bisa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Kita memang harus memperkuat ISPO untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia memperhatikan isu lingkungan,” ujar Musdalifah. “Masalahnya saat ini banyak teman-teman kita (LSM) yang malah menjelek-jelekan komoditas kita sendiri dengan kampanye negatifnya. Jika memang ada masalah lingkungan harusnya bisa melaporkannya langsung kepada pihak yang bersangkutan.”
Musdalifah kemudian menambahkan bahwa pemerintah memang harus menindak tegas beberapa LSM yang kerap melakukan kampanye negatif dengan membuat aturan dan standarisasi yang tak sesuai dengan ketentuan pemerintah serta memaksakannya kepada pengusaha kelapa sawit. “Itulah kenapa LSM-LSM semacam itu perlu diaudit dan di-review kembali. Mungkin itu ranahnya Kemenkumham.”
Tuntutan Pemakaian HCS
Selain kampanye hitam, negara-negara barat juga kerap membuat standarisasi yang tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia. Seperti contohnya pemakaian kajian High Carbon Stock (HCS) yang belakangan ini sedang marak di perusahaan-perusahaan perkayuan dan kelapa sawit.
“High Carbon Stock sekarang jadi sebuah syarat. Ini belum ditentukan di Indonesia, tetapi LSM ada yang langsung menetapkan angka 35%. Padahal kondisi alam Indonesia hanya bisa minimal 75-80%,” kata Prof. Nyoto Santoso, Pengamat Kehutanan IPB. “Jika kita ikut standar luar yang berupa 35%, maka habis lah kita. Hutan di Papua tidak akan bisa dimanfaatkan dan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk membangun daerahnya. Apa kita mau daerah Papua tetap dibiarkan begitu saja tanpa kemajuan?”
Lebih lanjut, Nyoto menambahkan, “Oleh karena itu diperlukan penguatan pada ISPO. Kita harus perkaya isinya, tutup lubang-lubang yang kurang. Jika memang diperlukan HCS, maka pemerintah juga harus buatkan aturannya dan kita semua satu suara.” (Ray/Fix/JF)
