ALIANSI MASYARAKAT PEDULI MINTA PADA KSP AGAR TIDAK ADA LAGI PHK DI PT.KRAKATAU STEEL

Jakarta - Aliansi Masyarakat Peduli Minta pada KSP Agar Tidak Ada Lagi PHK di PT Krakatau Steel.

Ifdal Kasim Tenaga Ahli Utama (TAU) yang di dampingi Nanda Hasibuan selaku Tenaga Ahli Madya (TAM) Kedeputian V KSP.

PT. Krakatau Steel Tbk akhirnya resmi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak pegawai pada akhir bulan ini.

Sekitar 2.683 pekerja dari sembilan vendor yang tidak akan dilanjutkan kontrak kerjanya resmi di rumahkan oleh PT. Krakatau Steel (PT.KS).

Terkait hal itu Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) PT Krakatau Steel mengadukan beberapa hal ke Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa 27 Agustus 2019. 

AMP PT Krakatau Steel pada pertemuannya diterima oleh Ifdal Kasim sebagai Tenaga Ahli Utama (TAU)yang di dampingi Nanda Hasibuan selaku Tenaga Ahli Madya (TAM) Kedeputian V KSP.

Rencana awal pertemuan  di terima Deputi V KSP mewakili Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko karena dari pihak AMP PT Krakatau Steel mengajukan surat audensi ke Kastaf KSP Moeldoko.

Ifdal Kasim yang menemui AMP PT. KS mengatakan,” jika laporan yang ditujukan melalui KSP telah dicatat dan akan disampaikan kepada Presiden”.

"Dimana kita mengetahui PT. KS saat ini  mengalami kerugian sangat besar dari tahun ke tahun hingga 47 triliun dan melakukan PHK 2600 karyawan dan kami mencatat semua masukan mulai dari aspek ekonomi, sosial ,budaya dan perempuan," ungkap Ifdal saat ditemui di Kantor Staf Presiden pada Selasa 27 Agustus 2019.

Ifdal juga mengatakan, ”kekisruhan bukan hanya dari kerugian namun juga korupsi yang dilakukan Direktur Operasi PT KS yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)".

Suasana Pertemuan Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) PT Krakatau Steel dan Deputi V KSP mewakili Kepala Staf Kepresidenan- (Edy JF)

Ditambahkan, "Dan ini menunjukan masalah di PT KS, kita mencatat semua dan masyarakat Banten melalui AMP PT KS meminta negara hadir , sebab PT KS  adalah ikon masyarakat banten," ucap Ifdal.

Tambah Ifdal, ”Aliansi juga meminta proses restrukturisasi ditubuh PT. KS untuk menghadapi tantangan saat ini dan negara hadir menyikapi kasus PT. KS yang dianggap serius,Tegasnya.

"Kita catat solusi apa yang terbaik untuk menyikapi hal ini , kita akan menyampaikan kepada Presiden untuk melakukan intervensi terkait masalah ini dan secara teknis ini adalah kewenangan Menteri BUMN," ucap Ifdal.

James Makapedua selaku Ketua AMP PT. Krakatau Steel yang mewakili 45 LSM dan Ormas dalam pertemuan di Bina Graha, Jakarta mengungkapkan jika Pemerintah harus mengambil sikap atas kekisruhan yang terjadi di PT. KS tersebut.

"Menurut kami yang terjadi di PT. KS adalah penyalahgunaan wewenang dan miss manajemen, dan kami meminta Presiden agar mengembalikan kejayaan PT. KS seperti dahulu yang merupakan ikon masyarakat Banten," ujar James. 

Tambahnya, ”dampak dari mis-manajemen PT. KS dan PHK 2600 orang bukan hanya karyawan yang merasakan tapi juga berimbas kepada istri dan anak-anaknya yang jumlahnya bisa 10 ribu orang yang dirugikan, kita juga sudah sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Disnaker dan DPRD serta Pemda Banten

"Harapan kami PT. KS berjaya kembali lagi, dan Bapak Presiden tercinta bisa mengembalikan kejayaan itu, insyaallah kami menunggu kabar baik dari Bapak Presiden dan tidak ada lagi PHK kembali," tutup James.[edi].

Follow @JakartaForum