EFORMASI BIROKRASI DALAM TATA KELOLA HUTAN INDONESIA
https://www.jakartaforum.web.id/2017/05/eformasi-birokrasi-dalam-tata-kelola.html
Jakarta -REFORMASI BIROKRASI DALAM TATA KELOLA HUTAN INDONESIA. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pada acara penutupan Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur di GOR Joko Samudra, Gresik, Jawa Timur, (20/05/2017).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terpilih sebagai salah satu dari 99 terbaik inovasi pelayanan publik tahun 2017. Sistem baru ini membantu industri perkayuan serta kehutanan untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi dalam pengurusan dokumen-dokumen kayu.
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terpilih sebagai salah satu dari 99 terbaik inovasi pelayanan publik tahun 2017. Sistem baru ini membantu industri perkayuan serta kehutanan untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi dalam pengurusan dokumen-dokumen kayu.
Bambang mengatakan, pengurusan berbagai dokumen selama ini menimbulkan citra panjangnya rantai birokrasi. "SIPUHH, berperan memperbaharui penatausahaan pengelolaan hutan serta mengurangi biaya ekonomi tinggi dan mencegah tindak pemalsuan dokumen," ujar Bambang.
Penerapan teknologi informasi dalam pengurusan dokumen membuat proses pengurusan menjadi lebih cepat, efisien, dan terbuka. Identitas dan asal-usul setiap batang kayu termasuk legalitasnya menjadi terjamin serta dapat dimonitor secara berjenjang dan online.
Dengan diterapkannya SIPUHH, perusahaan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman dapat mengurus dokumen kayu secara online. Dokumen tersebut kemudian dapat dicetak langsung setelah membayar iuran secara online juga.
“Perusahaan diberikan kepercayaan penuh melalui self assessment. Meski dilakukan sendiri, tidak berarti mereka dapat seenaknya, karena jika data yang dimasukan tidak benar akan ditolak oleh sistemnya,” tegas Bambang.
Kementerian PAN-RB menilai SIPUHH sebagai salah satu inovasi bentuk pelayanan publik dan sekaligus wujud nyata reformasi birokrasi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Inovasi SIPUHH dapat menjadi contoh untuk direplikasi dalam pengelolaan sumber daya alam lainnya.
Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, tercatat sebanyak 3.054 inovasi dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN yang terdaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
Penerapan teknologi informasi dalam pengurusan dokumen membuat proses pengurusan menjadi lebih cepat, efisien, dan terbuka. Identitas dan asal-usul setiap batang kayu termasuk legalitasnya menjadi terjamin serta dapat dimonitor secara berjenjang dan online.
Dengan diterapkannya SIPUHH, perusahaan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman dapat mengurus dokumen kayu secara online. Dokumen tersebut kemudian dapat dicetak langsung setelah membayar iuran secara online juga.
“Perusahaan diberikan kepercayaan penuh melalui self assessment. Meski dilakukan sendiri, tidak berarti mereka dapat seenaknya, karena jika data yang dimasukan tidak benar akan ditolak oleh sistemnya,” tegas Bambang.
Kementerian PAN-RB menilai SIPUHH sebagai salah satu inovasi bentuk pelayanan publik dan sekaligus wujud nyata reformasi birokrasi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Inovasi SIPUHH dapat menjadi contoh untuk direplikasi dalam pengelolaan sumber daya alam lainnya.
Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, tercatat sebanyak 3.054 inovasi dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN yang terdaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
