NASPCI Sinkronkan Pemangku Kepentingan Industri Pertahanan
https://www.jakartaforum.web.id/2016/12/naspci-sinkronkan-pemangku-kepentingan.html
Jakarta -NASPCI Sinkronkan Pemangku Kepentingan Industri Pertahanan. National Air and Space Power Centre Of Indonesia (NASPCI), gelar Fokus Group Diskusi (FGD) tentang dukungan industri alutsista terhadap pemenuhan kebutuhan TNI.
Ketua Umum NASPCI, Dr. Usra Hendra Harahap, M.Si Marsda TNI, menegaskan, digelarnya FGD ini bertujuan mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dari para pakar dan praktisi mengenai sinkronisasi antar pemangku kepentingan industri pertahanan guna mendukung penyiapan kebutuhan Alutsista TNI,. Selain itu sambungnya, FGD ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan bagi Pimpinan", tutur Dr. Usra Hendra Harahap di Jakarta (8/12)
Di sisi lain, Dr. Usra Hendra Harahap juga mengungkapkan untuk merealisasikan maksud tujuan, aspek komunikasi antar elemen terkait perlu dioptimalkan. Sebab menurutnya kesenjangan komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergitas antar pemangku kepentingan, mengakibatkan belum terwadahinya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI oleh industri pertahanan sesuai spesifikasi yang diharapkan. Dampaknya ketersediaan Alutsista TNI belum didukung oleh kemampuan industri Pertahanan secara optimal dan mandiri.
Untuk itu, sambungnya, hal ini menyebabkan masih kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk dari luar negeri. Untuk itulah, industri pertahanan memerlukan sinergitas dan integritas antar elemen terkait, urai Dr. Usra Hendra Harahap
Upaya sinkronisasi dan sinergitas atas pemenuhan kebutuhan alutsista TNI telah diatur oleh regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menyatakan Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah NKRI
Hadir dalam.kesempatan beberapa stakeholder terkait seperti, Dirut PTDI (DR. Ir Budi Santoso) DR. Connie (pengamat pertahanan) TB. Hasanudin (komisi I DPR RI) dll. (ef/JF)
Untuk itu, sambungnya, hal ini menyebabkan masih kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk dari luar negeri. Untuk itulah, industri pertahanan memerlukan sinergitas dan integritas antar elemen terkait, urai Dr. Usra Hendra Harahap
Upaya sinkronisasi dan sinergitas atas pemenuhan kebutuhan alutsista TNI telah diatur oleh regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menyatakan Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah NKRI
Hadir dalam.kesempatan beberapa stakeholder terkait seperti, Dirut PTDI (DR. Ir Budi Santoso) DR. Connie (pengamat pertahanan) TB. Hasanudin (komisi I DPR RI) dll. (ef/JF)
