PUST Melatih Ahli Rudal, Nuklir dan Peretas Korea Utara
https://www.jakartaforum.web.id/2016/06/pust-melatih-ahli-rudal-nuklir-dan.html
Jakarta - PUST Melatih Ahli Rudal, Nuklir dan Peretas Korea Utara: surat kabar Pemerintah Korea Selatan menyelidiki informasi dari sumber yang tidak diketahui namanya
Sebuah surat kabar konservatif Korea Selatan pada hari Selasa, menuduh Universitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pyeongyang (PUST) berkontribusi pada pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, dan Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan pemerintah sedang menyelidiki berita tersebut.
Sebuah surat kabar konservatif Korea Selatan pada hari Selasa, menuduh Universitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pyeongyang (PUST) berkontribusi pada pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, dan Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan pemerintah sedang menyelidiki berita tersebut.
Munhwa Ilbo mengutip sumber anonim pemerintah AS yang menyatakan bahwa PUST dapat dimasukan ke dalam daftar sanksi Washington, karena dilihat memiliki peran inti dalam mendukung kebijakan Byungjin Pyeongyang – Pengembangan paralel bidang ekonomi dan tenaga nuklir.
PUST, didirikan pada tahun 2010 oleh penganut Nasrani berkebangsaan Korea-Amerika, diselenggarakan atas kerja sama pemerintah Korea Utara dengan Yayasan Asia Timur Laut untuk Pendidikan dan Budaya (NAFEC). Para mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan belajar-mengajar dan berkomunikasi hanya dengan menggunakan bahasa Inggris.
"Lulusan PUST berpartisipasi dalam riset pengembangan rudal jarak jauh dan nuklir di Badan Pengembangan Antariksa Nasional (NADA) dan Badan Pengembangan Pertahanan." lapor sumber yang tidak disebutkan namanya kepada surat kabar.
Kedua badan tersebut mendapat sanksi dari PBB dan sanksi unilateral AS.
Sumber juga melaporkan bahwa beberapa lulusan PUST bekerja sebagai peretas (tentara) cyber dalam perang psikologis di bawah bimbingan Badan Intelijen Korea Utara dan Departemen Front Bersatu, Beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya melihat "keadaan tertentu" di mana para lulusan ditugaskan untuk bekerja pada program nuklir dan rudal.
"Pemerintah {Korea Selatan) sedang menyelidiki dugaan terhadap PUST." ucap Cho Joon-hyuk, juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada wartawan pada konferensi pers reguler yang berlangsung hari Selasa.
Humas eksternal PUST mengatakan kepada NK News bahwa harus ada bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung pernyataan "naif" sumber. "Pendidikan dalam kegiatan praktis dan ilmiah dapat membantu menciptakan perdamaian, untuk kepentingan semua warga Korea dan secara khusus meningkatkan kehidupan warga yang tinggal di Korea Utara." Ucap Collin McCulloch, Direktur Humas Eksternal.
"Semua fakultas di universitas kami diselenggarakan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh berbagai sanksi, dan fakultas kami di AS, Kanada dan Korea Selatan dengan sangat ketat menjaga batasan untuk menghindari sesuatu yang mungkin disalahgunakan. "tambahnya.
Rumor mengenai mahasiswa PUST yang dilatih sebagai peretas, seperti yang dikatakan oleh aktivis pembelot Jang Se Yul dan Yi Chol, beredar tahun lalu. Mereka mengatakan bahwa akademi-akademi pelatihan berafiliasi dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat mengirim mahasiswa ke PUST untuk tujuan pelatihan.
Rektor PSUT Park Chan-mo sebelumnya mengungkapkan daftar lengkap program sekolah, yang terdiri atas matematika, ilmu pengetahuan alam dan keterampilan-terkait ilmu komputer, mengatakan bahwa PSUT tidak mengajarkan keterampilan meretas. Meski begitu ilmu meretas melibatkan beberapa ilmu dalam teknik komputer, sehingga para pakar mengatakan bahwa menutup PUST bukan solusi (dasar) yang diperlukan untuk menghentikan usaha peretasan Pyeongyang.
Satu hari sebelum berita ini dibuat, perusahaan-perusahaan Korea Selatan dan badan kepolisian mengatakan bahwa Korea Utara mencuri dokumen dari pengusaha SK dan Hanjin Korea Selatan dan informasi milter rahasia, termasuk cetak biru Jet F-1 AS terbaru.
Surat kabar Munhwa Ilbo sebelumnya melaporkan bahwa Korea Utara memberikan arahan kepada badan sipil Korea Selatan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan bahan ajar pemerintah pada Oktober lalu, hal ini juga diambil dari sumber yang tidak diketahui(S.A)