Dukungan Akademisi Bagi Pengendalian Perubahan Iklim
https://www.jakartaforum.web.id/2016/05/dukungan-akademisi-bagi-pengendalian.html
Jakarta - Dukungan Akademisi Bagi Pengendalian Perubahan Iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan keynote speech pada Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Isu perubahan Iklim ke dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Riset Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti bersama IPB, UI, ITB dan UGM bekerjasama dengan Kementerian LHK dan UNDP serta APIK (Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia) pada selasa 10 Mei 2016 di IPB International Convention Center, Bogor. Pada kesempatan tersebut Siti Nurbaya menyatakan apresiasinya kepada Kementerian Riset dan Dikti bersama Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan dan menerapkan hasil riset terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan kontribusi nyata di masyarakat.
Siti Nurbaya menyatakan bahwa perubahan iklim dan dampaknya sudah nyata terjadi di muka bumi ini, diantaranya adalah hilangnya pulau di kawasan Pasifik akibat kenaikan muka air laut sehingga 350 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Dampak lainnya adalah banjir dan badai laut serta turbulensi pesawat yang kian sering terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat dalam upaya pengendalian perubahan iklim tersebut pemerintah perlu mendapat masukan dari akademisi dan lembaga riset agar keputusan dan kebijakan yang diambil berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian (scientific based) sehingga hasil-hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, peran akademisi untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan isu perubahan iklim menjadi krusial dalam memberikan solusi kepada berbagai pihak.
Siti Nurbaya menyatakan bahwa perubahan iklim dan dampaknya sudah nyata terjadi di muka bumi ini, diantaranya adalah hilangnya pulau di kawasan Pasifik akibat kenaikan muka air laut sehingga 350 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Dampak lainnya adalah banjir dan badai laut serta turbulensi pesawat yang kian sering terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat dalam upaya pengendalian perubahan iklim tersebut pemerintah perlu mendapat masukan dari akademisi dan lembaga riset agar keputusan dan kebijakan yang diambil berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian (scientific based) sehingga hasil-hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, peran akademisi untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan isu perubahan iklim menjadi krusial dalam memberikan solusi kepada berbagai pihak.
Agenda perubahan iklim di seluruh dunia sangat jelas memerlukan dukungan keilmuan, mulai dari terjadinya penipisan lapisan ozon di atmosfir; sampai kepada ilmu-ilmu terapan yang jelas-jelas dibutuhkan dalam rangkaian kerja pengendalian perubahan iklim seperti spesifikasi pembangunan kanal pada lahan gambut, pembangkit listrik hydropower, tenaga surya, wind power, dan alat pemantau kualitas udara serta dan lain sebagainya.
Perubahan keilmuan jelas terjadi seperti pengembangan dari ilmu geo-science kepada earth science. Dalam geo-science mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan planet, komposisi beserta aspek-aspek perubahannya. Cabang-cabang ilmunya seperti geografi, geologi, dan meteorologi. Sementara itu earth-science dalam perkembangannya berkaitan dengan bumi dan sintesis dari beberapa cabang ilmu seperti meteorologi, oceanografi, geofisika, geokimia, dan paleontologi.
Perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan dan perkembangannya juga membawa perubahan yang pada dasarnya membutuhkan skill baru yaitu governance yang berarti pemahaman dan mengerti persoalan secara baik; menyiapkan kerangka konseptual; menawarkan solusi; relevan dengan kebutuhan sosial; melekat pada perencanaan; dan mempengaruhi pengambilan keputusan.
Terkait dengan agenda nasional pasca Paris Agreement yang telah ditandatangani pada 22 April 2016 di Markas Besar PBB New York AS, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari 55 negara yang pertama akan meratifikasi Paris Agreement yang sejalan dengan mandat konstitusi kita bahwa negara harus menjamin lingkungan hidup yang baik bagi warganegaranya. Kementerian LHK selaku Focal Point untuk UNFCCC telah menyusun serangkaian rencana tindak dalam rangka proses ratifikasi Paris Agreement yang pada prosesnya melalui proses aspiratif yang sangat memerlukan peranan para akademisi dan seluruh stakeholder.
Untuk memfasilitasi akademisi dan stakeholder dalam upaya pelembagaan mainstream perubahan iklim, Kementerian LHK mengembangkan agenda dan forum diskusi “Pojok Iklim” dan “Balai Kliring”. Kedua forum ini akan menjembatani banyak hal diantaranya antara dokumen politik internasional dan aktualisasi kerja di lapangan; antara terminologi scientific dan hal-hal riil di masyarakat; antara terminologi dan metode ilmiah dan implementasi keseharian.
Dalam kesempatan sambutan pembukaan lokakarya, Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyatakan komitmen perguruan tinggi dan akademisi untuk mengawal berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah terhadap pengendalian perubahan iklim melalui kajian dan penelitian yang berbasis scientific sehingga hasilnya benar-benar dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan. (Dn)
Perubahan keilmuan jelas terjadi seperti pengembangan dari ilmu geo-science kepada earth science. Dalam geo-science mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan planet, komposisi beserta aspek-aspek perubahannya. Cabang-cabang ilmunya seperti geografi, geologi, dan meteorologi. Sementara itu earth-science dalam perkembangannya berkaitan dengan bumi dan sintesis dari beberapa cabang ilmu seperti meteorologi, oceanografi, geofisika, geokimia, dan paleontologi.
Perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan dan perkembangannya juga membawa perubahan yang pada dasarnya membutuhkan skill baru yaitu governance yang berarti pemahaman dan mengerti persoalan secara baik; menyiapkan kerangka konseptual; menawarkan solusi; relevan dengan kebutuhan sosial; melekat pada perencanaan; dan mempengaruhi pengambilan keputusan.
Terkait dengan agenda nasional pasca Paris Agreement yang telah ditandatangani pada 22 April 2016 di Markas Besar PBB New York AS, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari 55 negara yang pertama akan meratifikasi Paris Agreement yang sejalan dengan mandat konstitusi kita bahwa negara harus menjamin lingkungan hidup yang baik bagi warganegaranya. Kementerian LHK selaku Focal Point untuk UNFCCC telah menyusun serangkaian rencana tindak dalam rangka proses ratifikasi Paris Agreement yang pada prosesnya melalui proses aspiratif yang sangat memerlukan peranan para akademisi dan seluruh stakeholder.
Untuk memfasilitasi akademisi dan stakeholder dalam upaya pelembagaan mainstream perubahan iklim, Kementerian LHK mengembangkan agenda dan forum diskusi “Pojok Iklim” dan “Balai Kliring”. Kedua forum ini akan menjembatani banyak hal diantaranya antara dokumen politik internasional dan aktualisasi kerja di lapangan; antara terminologi scientific dan hal-hal riil di masyarakat; antara terminologi dan metode ilmiah dan implementasi keseharian.
Dalam kesempatan sambutan pembukaan lokakarya, Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyatakan komitmen perguruan tinggi dan akademisi untuk mengawal berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah terhadap pengendalian perubahan iklim melalui kajian dan penelitian yang berbasis scientific sehingga hasilnya benar-benar dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan. (Dn)
