Penolakan Rencana Jokowi Bangun Proyek 24 Pelabuhan di Indonesia
https://www.jakartaforum.web.id/2015/04/penolakan-rencana-jokowi-bangun-proyek.html
Jakarta Forum - Penolakan Rencana Jokowi Bangun Proyek 24 Pelabuhan di Indonesia. Indonesia Maritim Institute (IMI) menolak rencana Presiden Joko Widodo yang memberikan proyek pembangunan 24 pelabuhan di Tanah Air kepada Tiongkok.
Sebab itu perlu dipertanyakan apakah anak bangsa sudah tidak mampu, sehingga Jokowi lebih mempercayakan ke Tiongkok? Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib bertransformasi menjadi negara maritim. Hal itu merupakan esensi perjuangan Ir Djuanda melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
Sebab itu perlu dipertanyakan apakah anak bangsa sudah tidak mampu, sehingga Jokowi lebih mempercayakan ke Tiongkok? Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib bertransformasi menjadi negara maritim. Hal itu merupakan esensi perjuangan Ir Djuanda melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
 |
| Pelabuhan Tanjung Perak |
Direktur Eksekutif IMI Dr Y Paonganan mengatakan bahwa memang tidak mudah membangun Indonesia menjadi negara maritim yang memiliki konfigurasi geografis yang terdiri atas ribuan pulau. Konektifitas laut merupakan hal vital. Pelabuhan laut, adalah infrastruktur yang sangat penting bagi sebuah negara yang mengandalkan laut sebagai jalur distribusi logistiknya. Apalagi, RI yang tentu sangat bergantung pada sistem transportasi laut.
Karena pelabuhan adalah infrastruktur yang sangat vital, di mana barang yang keluar dan masuk ke RI melalui pelabuhan itu, sudah seharusnya semua pelabuhan dibangun dan dikuasai oleh negara bahkan manajemennya pun harus dikendalikan oleh negara, dengan tetap menggunakan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization).
Paonganan menilai, Jokowi tidak paham mengenai maritim Indonesia, di mana dia menyerahkan 24 pelabuhan vital yang katanya terkait dengan konsep tol laut itu untuk dibangun oleh Tiongkok dengan alasan investasi.
Menjadi pertanyaan juga, kata dia, apakah konsep tol laut itu memang didesain untuk mendukung jalur sutra Tiongkok dan menjadikan RI sebagai hub oleh Tiongkok untuk melancarkan distribusinya ke seluruh dunia. Hidayat Nur/JakartaForum
Karena pelabuhan adalah infrastruktur yang sangat vital, di mana barang yang keluar dan masuk ke RI melalui pelabuhan itu, sudah seharusnya semua pelabuhan dibangun dan dikuasai oleh negara bahkan manajemennya pun harus dikendalikan oleh negara, dengan tetap menggunakan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization).
Paonganan menilai, Jokowi tidak paham mengenai maritim Indonesia, di mana dia menyerahkan 24 pelabuhan vital yang katanya terkait dengan konsep tol laut itu untuk dibangun oleh Tiongkok dengan alasan investasi.
Menjadi pertanyaan juga, kata dia, apakah konsep tol laut itu memang didesain untuk mendukung jalur sutra Tiongkok dan menjadikan RI sebagai hub oleh Tiongkok untuk melancarkan distribusinya ke seluruh dunia. Hidayat Nur/JakartaForum
