AKIBAT DUALISME BP BATAM SEGERA BUBAR
https://www.jakartaforum.web.id/2018/12/akibat-dualisme-bp-batam-segera-bubar_13.html
Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bidang Ekuin Rabu, (12/12/2018) di Istana Negara memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) sebagai pengelola kawasan wilayah tersebut.
 |
| Presiden RI. |
Seusai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengelolaan kawasan Batam menemui kendala semenjak dahulu. Salah satunya adalah soal dualisme kewenangan antara BP Batam dengan pemerintah daerah.
Dalam arahan Presiden, diputuskan agar dualisme itu harus dihilangkan segera. Ujar Darmin
"Salah satu masalah yang berulang adalah dualisme kewenangan di Batam. Tadi, Presiden dan Wapres memutuskan dualisme harus dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh ada dua," tegas Darmin.
Saat dimintai penegasannya apakah artinya BP Batam dibubarkan, Darmin menjawab, "ya kurang lebih akan begitu".
Dengan demikian, pengelolaan kawasan Batam diserahkan ke pemerintah daerah. Pengelolaan kawasan itu pun diyakini semakin sederhana.
 |
| Suasana rapat Bidang Ekoin |
"Kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Bupati Batam sehingga jadi satu saja tangannya, enggak dua. Itu saja, jadi sederhana sekali," lanjutnya.
Saat ditanya kapan pembubaran akan dilaksanakan, Darmin mengatakan, secepatnya. Pasalnya, pihaknya mesti mengurus pengembalian sejumlah aset sebelum badan tersebut resmi bubar.
Saat mengawali rapat terbatas bidang Ekoin itu sendiri, Presiden Jokowi sudah nampak 'kesal' dengan persoalan dualisme dalam hal pengelolaan kawasan Batam. Sebab, rapat mengenai hal itu sudah dilakukan semenjak 2015. Namun hingga saat ini belum ada keputusan jelas mengenai hal itu.
"Percepatan pembangunan di Batam di Desember 2015 sudah pernah kita bicara. Januari 2016 juga. Maret 2017 kembali lagi bicara. Sudah dirapatkan berkali-kali. Saya kira (dipaparkan) secara singkat saja disampaikan, karena sudah berkali-kali rapat," ujar Jokowi.
 |
| Batam yang di besar besarkan akan bersaing dengan Singapura |
Presiden mengatakan, keputusan harus segera diambil. Sebab, Batam merupakan kawasan yang sangat strategis dalam dunia perdagangan dan investasi.
"Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini bisa di kembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik bagus, daya saing untuk kawasan ekonomi dan investor," ujarnya.
Seperti di kutip KOMPAS.com sebelum rapat bidang Ekoin Kondisi Ekonomi Terjun Bebas, Seluruh Pejabat BP Batam Dicopot Kamis, 19 Oktober 2017.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, memutuskan mencopot seluruh pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pencopotan itu tidak lepas dari merosotnya kondisi ekonomi.
Selain pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas, Batam juga dihadapkan pada persoalan investasi. Ratusan perusahaan hengkang dari pulau yang dibesar besarkan bakal menyaingi Singapura tersebut.
Darmin yang juga sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam menilai, para pejabat BP Batam sudah berupaya menanggulangi anjloknya pertumbuhan ekonomi.
Namun tutur dia, kebijakan yang diambil justru tidak optimal dan banyak ditentang oleh para pengusaha. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk mengganti 7 pejabat BP Batam dengan 5 pejabat baru.
Berikut nama-nama pejabat BP Batam yang diganti:
1. Hatanto Reksodipoetro - Kepala BP Batam
2. Agus Tjahjana Wirakusumah - Wakil Kepala BP Batam
3. Sigit Priadi Pramudito - Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum
4. Junino Jahja - Anggota 2 Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan
5. Eko Santoso Budianto - Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha
6. Purba Robert M. Sianipar - Anggota 4 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya
7. Gusmardi Bustami - Anggota 5 Deputi Bidang Pelayanan Umum
Sebagai gantinya, pemerintah mengangkat 5 pejabat BP Batam baru. Berikut daftar namanya:
1. Ketua Lukita Dinarsyah Tuwo.
2. Anggota I, Deputi Bidang Administrasi dan Umum Purwiyanto.
3. Anggota II, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Yusmar Anggadinata.
4. Anggota III, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Dwianto Eko Winaryo.
5. Anggota V, Deputi Bidang Pelayanan Umum Bambang Purwanto.[edi/Jf]
