HAPKA Fahutan IPB Dorong Kelestarian dan Kejayaan Hutan Nusantara

Jakarta - Sejak tahun 2014, Indonesia memasuki paradigma baru dalam tata kelola hutan, kini pembangunan sumber daya hutan tidak lagi berbasis pada pengelolaan produk kayu (timber management), melainkan berbasis lanskap dan meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM), Helmi Bassalamah, saat mewakili Menteri LHK, membuka Seminar Nasional bertema "Kelestarian Hutan dan Kejayaan Nusantara : Potret Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Indonesia", yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan (Fahutan)  IPB menyambut perayaan Hari Pulang Kampus (HAPKA)  XVII tahun 2018 di gedung SEAMEO-BIOTROP, Bogor (06/09).

"Pemerintah melalui KLHK telah melakukan berbagai langkah mendukung tata kelola hutan di Indonesia, diantaranya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), restorasi gambut, dan restorasi ekosistem di kawasan konservasi", tutur Helmi.

Disampaikannya, saat ini di Indonesia, terdapat kurang lebih 25.800 desa di dalam dan sekitar hutan, dimana 1,7 juta dari 9,2 juta KK di pada desa-desa tersebut, termasuk dalam klasifikasi miskin. Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, maka Pemerintah berkomitmen mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektar, untuk dikelola masyarakat melalui program Perhutanan Sosial.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 4.666 lokasi Perhutanan Sosial yang tersebar di 34 provinsi. 

"Dalam hal ini, masyarakat selain dipercaya sebagai subjek, tetapi juga ada peningkatan target hak akses kelola, dari rata-rata 0,7 hektar menjadi 1-2 hektar per KK di Jawa, dan 4-5 hektar di luar Jawa", jelasnya.

Ditegaskannya, untuk mendukung keberhasilan Perhutanan Sosial, KLHK bersama pihak-pihak terkait dan mitra, akan melakukan pendampingan masyarakat, serta mendukung investasi dan memfasilitasi pemasaran usaha Perhutanan Sosial.

"Pendampingan dilakukan agar masyarakat memiliki kompetensi dalam membuat tata batas tenurial, menyusun Rencana Karya Usaha (RKU), menentukan jenis komoditas yang akan diusahakan, hingga membantu mencari jaringan pemasaran", lanjutnya.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB (HAE-IPB), Perhutanan Sosial menjadi kata kunci (keywords) dari terobosan penting, yang dapat meningkatkan pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan.

Sebagaimana diharapkan oleh Ketua Pelaksana seminar sekaligus Direktur BIOTROP, Dr. Irdika Mansur, seminar ini tidak lain bertujuan untuk mensosialisasikan program-program pemerintah dalam bidang LHK, termasuk Perhutanan Sosial.

"Melalui Perhutanan Sosial, Pemerintah telah memberikan peluang bisnis kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan produksi hutan, sekaligus kesejahteraan masyarakat, tidak hanya peluang untuk investasinya tapi juga untuk pendanaannya, dan bekerjasama dgn pihak-pihak terkait", ujar Irdika, terkait urgensi Seminar untuk implementasi Perhutanan Sosial.

Dalam kesempatan ini, Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Dr. Rinekso Soekmadi juga berpesan, agar Perhutanan Sosial harus memperkuat tiga hal kunci, yaitu kepastian kawasan berupa basis data, kepastian sistem manajemen yang memberikan ruang inovasi, serta kepastian sistem monitoring dan evaluasi.

"Setelah itu penguatan sumber daya manusia (SDM)nya. SDM tidak hanya terkait kompetensi dan ilmu utama, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kreatifitas, bagaimana bisa mengembangkan imajinasi, dan sistem berpikir yang independen," tambahnya.

Dihadiri beberapa narasumber praktisi lingkungan, seminar ini tidak hanya menyoroti berbagai masalah kehutanan, namun juga mencari solusi bagi pengelola kawasan hutan dan pelaku kawasan hutan, dalam implementasi kebijakan bidang LHK. Turut hadir Wakil Rektor IPB Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat, pakar kehutanan Prof. Dudung Darusman, Prof.Hariadi Kartodihardjo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan KLHK, dan perwakilan Perum Perhutani, serta pelaku usaha kehutanan lainnya.

Disampaikan Awriya Ibrahim selaku Ketua HAE IPB, seminar ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Pulang Kampus (HAPKA) Fahutan IPB, sebelumnya telah dilakukan kunjungan lapangan,dan akan dilanjutkan dengan acara puncak pada tanggal 8-9 September mendatang, dengan aksi peluncuran Arboretum Tanaman Langka Seluruh Indonesia.

Follow @JakartaForum