KEMEN PPPA DUKUNG KABUPATEN LIMAPULUH KOTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK
https://www.jakartaforum.web.id/2017/04/kemen-pppa-dukung-kabupaten-limapuluh.html
Jakarta - KEMEN PPPA DUKUNG KABUPATEN LIMAPULUH KOTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK. Limapuluh Kota, Sumatera Barat – Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini
melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera
Barat. Dalam agenda tersebut, Menteri Yohana meresmikan Puskesmas Ramah
Anak (PRA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Kecamatan Layak Anak (Kelana),
dan Desa Layak Anak (Dekela).
Hal ini dilakukan sebagai salah satu bukti
nyata komitmen Indonesia untuk mewujudkan gerakan dunia World Fit for
Children dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang. PRA, SRA,
KELANA, dan DEKELA merupakan indikator-indikator dalam mewujudkan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati
Limahpuluh Kota terkait kebijakan Percepatan Pengembangan KLA sebagai
perwujudan Kabupaten Limapuluh Kota menuju KLA. Komitmen ini diharapkan
dapat dilaksanakan demi kemajuan anak Indonesia agar dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik, serta terlindungi hak-haknya. Saya menyadari
pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan pengintegrasian
komitmen antara pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha secara
menyeluruh dan berkelanjutan untuk membuat program yang menjamin
pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Saya mengharapkan ada
langkah konkret yang dilakukan sehingga kemajuan perempuan dan anak
Indonesia dapat terlihat hasilnya di Kabupaten Limapuluh Kota agar
segera terwujud menjadi Kabupaten Layak Anak," ujar Menteri PPPA, Yohana
Yembise di Kantor Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera
Barat, Selasa (18/4).
Dengan diresmikannya 12 PRA, 10 SRA, 6 KELANA, dan 9 DEKELA
menjadi bukti bahwa semua kebijakan dan program di tingkat kecamatan
dan desa di Kab. Limapuluh Kota mengacu pada 24 Indikator KLA sehingga
diharapkan semua anak di kabupaten ini terpenuhi hak-haknya dan
terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Menteri
Yohana mengingatkan untuk mendukung terwujudnya KLA, Kab. Limapuluh Kota
harus menyediakan akta kelahiran bagi seluruh anak di wilayah ini,
mengontrol informasi agar bersifat ramah anak, dan menyediakan ruang
publik yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
Terkait bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu
lalu di Kec. Pangkalan, Kab. Limapuluh Kota pada Maret lalu, Menteri
Yohana menyatakan rasa empatinya terhadap para korban, terutama
perempuan dan anak. Ia menyatakan pihaknya akan melindungi hak perempuan
dan anak di wilayah bencana. Ia juga akan memantau perlindungan hak
perempuan di lokasi bencana tersebut sudah berjalan dan terpenuhi dengan
baik. "Saya berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan praktis dan
strategis yang diperlukan para korban bencana banjir bandang, terutama
perempuan dan anak. Saya yakin dan optimis ibu-ibu dan anak-anak dapat
bangkit kembali pasca bencana alam tersebut," tambah Menteri Yohana.
Pemberdayaan perempuan korban bencana perlu dilakukan dalam
rangka meminimalisasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering terjadi di wilayah
konflik dan bencana. Menteri Yohana menyayangkan jumlah penduduk
perempuan yang saat ini hampir mencapai 50 persen dari jumlah total
penduduk Indonesia tetapi belum sepenuhnya diberdayakan. "Jika kaum
perempuan diberdayakan dan diberi tanggung jawab lebih besar, khususnya
dalam keadaan bencana atau konflik, mereka dapat berperan melakukan
pendekatan ke masyarakat dengan cara yang berbeda dan menjadi role model
bagi sesamanya dan komunitas di sekitarnya," tutup Menteri Yohana.
(hms)
