Rencana Pemerintah Sesuaikan Harga Elpiji 3 Kg
Jakarta Forum - Rencana Pemerintah Sesuaikan Harga Elpiji 3 Kg . Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencanakan penyesuaian ...
https://www.jakartaforum.web.id/2015/03/rencana-pemerintah-sesuaikan-harga.html
Jakarta Forum - Rencana Pemerintah Sesuaikan Harga Elpiji 3 Kg. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencanakan penyesuaian terhadap harga elpiji 3 Kilogram (Kg) dengan elpiji 12 Kg. Hal tersebut pengaruh dari harga Contract Price Aramco (CP Aramco) yang terus mengalami kenaikkan.
“Pemerintah selalu berkomunikasi ke Pertamina dan akan mengusulkan penyesuaian harga elpiji 3 Kg, dampak dari harga minyak yang berfluktuasi dan juga berpengaruh terhadap CP Aramco,” kata IGN Wiraatmadja Puja di Jakarta, Senin (23/3).
"Itu dasarnya biaya distribusi projek Pertamina bisa diperhitungkan, menurut Wirat, untuk dilakukan
penyesuaian harga elpiji 3 Kg yang masih ditetapkan sampai saat ini. “Kita melihat fix dulu harga bbm yang masih berfluktuasi, supaya masyarakat bebannya tidak dobel.Kalau subsidi elpiji sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah yang akan di fixkan,” imbuhnya.
“Pemerintah selalu berkomunikasi ke Pertamina dan akan mengusulkan penyesuaian harga elpiji 3 Kg, dampak dari harga minyak yang berfluktuasi dan juga berpengaruh terhadap CP Aramco,” kata IGN Wiraatmadja Puja di Jakarta, Senin (23/3).
"Itu dasarnya biaya distribusi projek Pertamina bisa diperhitungkan, menurut Wirat, untuk dilakukan
penyesuaian harga elpiji 3 Kg yang masih ditetapkan sampai saat ini. “Kita melihat fix dulu harga bbm yang masih berfluktuasi, supaya masyarakat bebannya tidak dobel.Kalau subsidi elpiji sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah yang akan di fixkan,” imbuhnya.
 |
| JakartaForum |
Diakuinya, harga elpiji subsidi 3 Kg dengan menggunakan sistem sekarang itu memang banyak kelemahannya. Jadi dengan sistem terbuka saat ini masyarakat menjadi bebas, jadi tidak ada pembatasan sama sekali.
“Jadi ke depannya akan kita siapkan program-program jangka panjang, opsiny adalah menggunakan sistem distribusi tertutup, artinya orang yang boleh membeli elpiji 3 kg hanya masyarakat tertentu dan hanya menggnakan sistem kartu kendali, masyarakat yang membeli 3kg ini hanya bagi pemegang kartu khusus, meski penugasannya cukup rumit,” jelas Wirat.
Sistem kedua, lanjut dia, dengan sistem subsidi langsung artinya elpiji 3 kg dan 12 kg harganya akan sama saja dipasaran. Nantinya harganya, harga ekonomi, dimana subsidi akan diberikan lagnsung ke masyarakat seperti sistem Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Nanti akan dikombinasikan dengan kartu sakti, kalau dipaket perdana 60 juta oleh ke pengusaha kecil itu akan mendapatkan Rp42 ribu per bulan. Itu salah satu, nantinya masyarakat kelas bawah akan mendapat transfer sesuai keekonomian, dananya itu tidak mendapatkan uang cash. jadi setiap bulan rumah tangga akan mendapatkan Rp42 ribu setiap 5 kg,” ungkap Wirat.
Sementara Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, elpiji 3 Kg yang sudah menjadi kebutuhan publik pasca konversi minyak tanah (Mitan) ke Gas LPG tahun 2007 lalu. Justru, kini elpiji 3 Kg yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menjadi salah satu persoalan baru. Oleh karena akhir-akhir ini terjadi kelangkaan di sejumlah daerah, sehingga pemerintah harus melakukan evaluasi pendistribusian hingga penetapan harga secara global, baik evaluasi Permen ESDM hingga Peraturan Pemerintah Daerah.
Kardaya mengungkapkan, harus dilakukan evaluasi secara mendetail penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, untuk wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hingga untuk daerah-daerah lainnya, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran distribusi dan harga LPG 3 Kg tersebut.
"Kebijakan dan mengelola LPG harus dipikirkan kembali dan jika tidak sesuai dengan prinsip ke-ekonomian saat ini, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi, namun premium dan pertamak kan memang beda," ungkap Kardaya.
“Jadi ke depannya akan kita siapkan program-program jangka panjang, opsiny adalah menggunakan sistem distribusi tertutup, artinya orang yang boleh membeli elpiji 3 kg hanya masyarakat tertentu dan hanya menggnakan sistem kartu kendali, masyarakat yang membeli 3kg ini hanya bagi pemegang kartu khusus, meski penugasannya cukup rumit,” jelas Wirat.
Sistem kedua, lanjut dia, dengan sistem subsidi langsung artinya elpiji 3 kg dan 12 kg harganya akan sama saja dipasaran. Nantinya harganya, harga ekonomi, dimana subsidi akan diberikan lagnsung ke masyarakat seperti sistem Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Nanti akan dikombinasikan dengan kartu sakti, kalau dipaket perdana 60 juta oleh ke pengusaha kecil itu akan mendapatkan Rp42 ribu per bulan. Itu salah satu, nantinya masyarakat kelas bawah akan mendapat transfer sesuai keekonomian, dananya itu tidak mendapatkan uang cash. jadi setiap bulan rumah tangga akan mendapatkan Rp42 ribu setiap 5 kg,” ungkap Wirat.
Sementara Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, elpiji 3 Kg yang sudah menjadi kebutuhan publik pasca konversi minyak tanah (Mitan) ke Gas LPG tahun 2007 lalu. Justru, kini elpiji 3 Kg yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menjadi salah satu persoalan baru. Oleh karena akhir-akhir ini terjadi kelangkaan di sejumlah daerah, sehingga pemerintah harus melakukan evaluasi pendistribusian hingga penetapan harga secara global, baik evaluasi Permen ESDM hingga Peraturan Pemerintah Daerah.
Kardaya mengungkapkan, harus dilakukan evaluasi secara mendetail penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, untuk wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hingga untuk daerah-daerah lainnya, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran distribusi dan harga LPG 3 Kg tersebut.
"Kebijakan dan mengelola LPG harus dipikirkan kembali dan jika tidak sesuai dengan prinsip ke-ekonomian saat ini, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi, namun premium dan pertamak kan memang beda," ungkap Kardaya.
Kardaya mengkhawatirkan, jika evaluasi harga elpiji 3 kg dilakukan kenaikan, maka akan terjadi eksodus atau perpindahan pengguna elpiji 3 Kg ke elpiji 12 Kg. Ini akan menggerus pemasukan bagi Pemerintah, namun disisi lain Pertamina akan di untungkan.
"Ini kan seperti balance, dimana harga elpiji 3 Kg naik maka 12 Kg akan turun, dan itu juga persoalan. Sehingga dibutuhkan solusi yang win win solutin," sebut Kardaya.
Namun, kebijakan kenaikan dan penurunan harga Elpiji 3 kg ini, setidaknya menjadi kewenangan Pemerintah. Namun, DPRD tetap melakukan pengawasan untuk melakukan penyesuaian.
Hidayat Nur/JakartaForum
